Besaran Gaji Petugas KPPS Pemilu 2024, Naik 2 Kali Lipat Dibanding 2019

Selamat datang The Factory Of English di Situs Kami!

The Factory Of English, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik 5.741.127 Ketua Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) serentak di 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kamis (25/1). Kemudian mendekati pemilihan umum (pemilu) 2024. Besaran Gaji Petugas KPPS Pemilu 2024, Naik 2 Kali Lipat Dibanding 2019

KPU menyebutkan, lakh anggota KPPS terpilih akan diberikan pelatihan teknis (Bimtek) di setiap TPS yang diwakili KPPS. Kami berharap petugas pemungutan suara bisa memahami aturan teknis dalam memilih. Petugas Penggajian KPPS

Lantas berapa gaji pegawai KPPU tahun 2024?

Ketua KPU Indonesia Hasiim Asi’ari mengumumkan honor Ketua KPPS pada tahun 2024 mencapai Rp1.200.000. Jumlah tersebut meningkat 118 persen dibandingkan pemilu 2019 besok yakni Rp550.000.

Sedangkan anggota KPPS 2024 dikenakan biaya sebesar Rp1.100.000. Besaran biaya ini mengalami kenaikan sebesar Rp650.000 dibandingkan biaya KPPS pada Pemilu 2019 yaitu Rp500.000.

KPU mengatakan, keputusan kenaikan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab anggota KPPS.

Penetapan gaji KPPS tertuang dalam Kertas Kerja Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Satuan Harga Masukan Lainnya (SBML) Tingkat Pemilihan Umum dan Tingkat Pemungutan Suara. Menko Airlangga Yakin Sri Mulyani Tak Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi

Sementara itu, beberapa tugas penting KPPS antara lain memastikan pemilih berhak memilih secara sah, menyusun daftar pemilih, mendistribusikan surat suara, dan menghitung suara setelah proses pemilu selesai. Mereka juga bertanggung jawab menyiapkan laporan hasil penghitungan suara dan menjaga keamanan TPS. Persyaratan untuk menjadi anggota KPPS

Berikut syarat menjadi anggota KPPS:

A. Warga negara Indonesia;

B. Berusia paling rendah 17 tahun (tujuh belas tahun) pada saat penetapan ringkasan KPPS;

° C. Kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

E. Tegasnya, tidak menjadi anggota partai politik dan tidak terpengaruh oleh hubungan menguntungkan lainnya serta berlaku benar;

E.bertempat tinggal di wilayah pelayanan KPPS;

F. Dalam kondisi fisik dan mental yang baik;

G. Memiliki pendidikan menengah atau sederajat; Kita dulu punya

H.Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang sah dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (PPK), Komisi Pemilihan Umum (PPS), Tim Perencana Pemilihan (KPPS), Komisi Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Komisi Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) dan Komisi Pemilihan Umum. Tim Perencana Luar Negeri (KPPSLN).

Selain itu, KPU juga telah menetapkan satuan biaya perlindungan bagi pekerja ad hoc, kecelakaan industri bagi oknum perusahaan, dan penyelenggara Pemilu dan Pemilu 2024.

Keputusan ini tertuang dalam Kertas Kerja Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Satuan Harga Masukan Lainnya (SBML) Tingkat Pemilihan Umum dan Tingkat Pemilu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Julianto Sudrajat menjelaskan santunan korban meninggal Rp36.000.000 per orang, cacat tetap Rp3.800.000 per orang, luka berat Rp16.500.000 per orang, luka sedang Rp8.250.000 per orang.

Tunjangan pemakaman Rp 10.000.000 per orang merupakan perlindungan ad hoc bagi jenazah jika terjadi kecelakaan pada proses Pemilu 2024, jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/1/2024).

Sebelumnya, Ketua KPU Hashim Asi’ari mengatakan KPU telah menambah besaran honorarium petugas ad hoc pada kantor Pemilihan Umum dan Pemilu 2024.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan anggaran yang diajukan KPU berupa Komisi Pemilihan Umum Provinsi (PPK), Komisi Pemilihan Umum (PPS), Kelompok Perencanaan Pemilihan Umum (KPPS), Komisi Pendaftaran Pemilih ( Pantarlih), Komisi Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (KPPSLN).

Keputusan ini tertuang dalam Kertas Kerja Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Satuan Harga Masukan Lainnya (SBML) Tingkat Pemilihan Umum dan Tingkat Pemilu. Besaran Gaji Petugas KPPS Pemilu 2024, Naik 2 Kali Lipat Dibanding 2019

“Oleh karena itu, setidaknya ada revisi honorarium bagi badan ad hoc khususnya KPPS kenaikan yang sangat besar dari Rp550.000 (kehormatan Ketua KPPS Pemilu 2019) menjadi Rp1.200.000 dan untuk anggota KPPS dari Rp500.000 menjadi Rp1.100.000,” kata Hasim.

Selain KPPS, Hasim juga menjelaskan peningkatan honor bagi pekerja kelompok ad hoc lainnya dibandingkan Pemilu 2019 dan Pemilu 2020 yaitu Ketua PPK (Pemilu 2019) Rp 1.850.000, Pemilu 2020 Rp 2.200.000 Rp 2024 menjadi Rp 2.500.000 dan Pemilu 2024. 2024 juga Rp 2.500.000.

Anggota PPK 2019 Rp 1.600.000, Voting 2020 senilai maksimal Rp 1.900.000 hingga 2024 Voting senilai maksimal Rp 2.200.000 dan Voting 2024 senilai maksimal Rp 2.200.000.

Ketua PPS (Pemilu 2019) Rp900.000, (Pemilu 2020) Rp1.200.000, (Pemilu 2024) Ketua PPS Rp1.500.000, dan (Pemilu 2024) Rp1.500.000.

Anggota PPS (Voting 2019) sebanyak Rp 800.000, Voting 2020 senilai maksimal Rp 1.150.000, Voting 2024 senilai maksimal Rp 1.300.000, dan Voting 2024 senilai maksimal Rp 1.300.000.

Pantarlih (Pemilu 2019) sebanyak Rp 800.000, Pemilu 2020 sebesar Rp 1.000.000, Pemilu 2024 naik dan Pemilu sebesar Rp 1.000.000.

Penetapan gaji KPPS tertuang dalam Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Satuan Belanja Masukan Lainnya (SBML) Tingkat Pemilihan Umum dan Tingkat Pemungutan Suara.